twitter
googleplus
facebook
View Animations
  • Peta sumbawa kuno oleh Melvill van Carnbe e P Pieter Baron 1856

  • Istana Kesultanan sumbawa Kuno

  • Sultan Djalaluddin dengan para pengawalnya

  • Istri Sultan Sumbawa Bersamawa Keluarga

  • Pejabat Kesultanan sumbawa

  • Demung Camat Kepala Kampung

  • Kondisi Perkampungan Sumbawa Kuno

  • Rakyat Pulau Sumbawa

  • YUBILIUM 1946 Bertahtanya YM.Sultan Muhammad Kaharuddin lll

  • Sultan Sumbawa Bima, dan sukarno



Hindari Korupsi, Program Pertanian harus Dikawal

Untuk menghindari penyimpangan atau korupsi dalam bantuan program pertanian, harus dikawal bersama. Semua komponen harus dilibatkan dalam pengawasannya. Hal itu diingatkan Kepala BUKP4 Kabupaten Bima, Ir Rendra Farid, saat sosialisasi dan penyebaran informasi antikorupsi program pemberdayaan petani melalui teknologi dan informasi pertanian P3TIP/FEATI Kabupaten Bima, di aula BUKP4, Sabtu (28/2).

Melalui sosialisasi program FEATI, katanya, masyarakat bisa mengetahui program itu, sehingga terbuka ruang untuk mengawasi dan mencegah terjadinya KKN. Sasarannya bagaimana program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani. "Program FEATI ini bantuan dari bank dunia senilai 14 miliar rupiah mulai 2007 hingga 2011," katanya.
Tahun 2009 ini, besarnya anggaran yang akan direalisasikan Rp2,3 miliar. Program itu meliputi perbaikan dan pelaksanaan penyuluh pertanian yang dikelola petani, pengembangan organisasi petani, pelatihan petani pemandu, perbaikan fasilitas dan manajemen penyuluh, serta lainnya.
"Kami meminta mari kita sama-sama mengawal program ini, jika ada penyelewengan, maka jadilah orang pertama yang tahu dan perlu juga untuk mencari solusi pemecahannya," katanya.
Dikatakannya, petani cenderung miskin informasi, terutama mengenai perkembangan teknologi. Dengan program FEATI, petani dapat dibantu agar bisa meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. "Petani itu sendiri sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau mereka tidak ada, maka apa yang bisa dimakan," katanya.
Kepada penyuluh, Renda berharap agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jika menerima laporan ada yang malas, maka akan ditindak. "Akan saya tindak tegas penyuluh yang tidak ke lapangan. Bila perlu saya copot SK-nya dan memberi sanksi berat," tegasnya.
Diakuinya, kendala yang dihadapi penyuluh adalah keterbatasan dana operasional. Sebulan mereka hanya menerima Rp130 ribu dan jumlah itu tidak cukup membeli bahan bakar. Namun, sekarang sudah ada tambahan dana operasional dari Pemerintah Provinsi NTB.
"Dulu penyuluh sangat dibutuhkan sehingga diberi fasilitas lengkap, namun belakangan tidak lagi diperhatikan. Rupanya pemerintah menilai ada kekeliruan dan akan memfasilitasi lagi para penyuluh," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir M Jafar, mengaku masih ada kelemahan dalam pengelolaan manajemen air di kalangan petani. Mestinya bisa mengelola air untuk mengatur pola tanam. Jika hal itu bisa dilakukan, maka bisa meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu indikator terkecil apakah petani sudah sejahtera atau tidak, ketika bisa membeli baju setiap bulan. Jika hanya sekali setahun, maka masih dinilai belum sejahtera.
Hal lain yang perlu ditekankan pula kepada petani, bagaimana mereka tidak bergantung pada bantuan. Program untuk petani saat ini umumnya bersifat stimulan. Mereka diharapkan bisa mandiri untuk membangun kesejahteraannya. "Fenomena selama ini habis bantuan diberikan, maka habis semuanya," katanya.

  • Title : Hindari Korupsi, Program Pertanian harus Dikawal
  • Labels :
  • Author :
  • Rating: 100% based on 10 ratings. 5 user reviews.
  • 0 komentar:

    Posting Komentar

    Silakan isi komentar anda

     

    Free Software

    Offical Blog

    Open Profile