Bupati Ksb
KH Zulkifli Muhadli
Taliwang – Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional mencanangkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah dilaksanakan mulai tahun 2012. Dan ditetapkanlah tahun 2012 sebagai Tahun Reformasi Birokrasi. Dalam rangka pelaksanaan agenda nasional itu, Pemerintah Pusat menetapkan Dr Zulkifli Muhadli SH MM, Bupati Sumbawa Barat, menjadi menjadi salah satu dari sembilan belas kepala daerah di Indonesia sebagai agen perubahan untuk reformasi birokrasi.
Kepastian tentang penetapan ini berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 21/11/2012, yang diterima Pemkab Sumbawa Barat. Rencananya akan dikukuhkan, 30/11, di Jakarta.
Dalam surat resmi tersebut dinyatakan bahwa Acara Kick-Off Meeting Program “Penguatan Agen Perubahan Daerah Untuk Reformasi Birokrasi” diselenggarakan oleh Kemen PAN-RB bekerjasama dengan Decentralisation as Contribution to Good Governance Bureaucracy Reform Internationale Zusammenarbeit (DeCGG BR-GIZ), bertujuan mendukung 19 pemerintah daerah terpilih dalam mempersiapkan dan melaksanakan reformasi birokrasi melalui penerapan dan pengembangan pendekatan reformasi yang paling tepat untuk daerahnya masing-masing.
Sedangkan 19 kepala daerah yang terpilih adalah; Bupati Sumbawa Barat-NTB, Walikota Denpasar-Bali, Bupati Gresik-Jatim, Walikota Kediri-Jatim, Bupati Malang-Jatim, Bupati Banyuwangi-Jatim, Walikota Banjarbaru-Kalsel, Bupati Kutai Kertanegara-Kaltim, Bupati Mamuju-Sulbar, Bupati Luwu Utara-Sulsel, Bupati Poso-Sulteng, Walikota Ternate-Maluku Utara, Bupati Serdang Bedagai-Sumut, Bupati Samosir-Sumut, Bupati Bengkalis-Riau, Bupati Agam-Sumbar, Bupati Solok Selatan-Sumbar, Bupati Lampung Selatan-Lampung, Bupati Sukabumi-Jabar. Dan kesembilan belas kepala daerah tersebut adalah peserta pelatihan “Transforming Leaders in Indonesia” di Harvard Keneddy School, Amerika Serikat. Yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011.
Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilakukan kegiatan-kegiatan penyusunan roadmap, coaching, asistensi pelaksanaan roadmap (implementasi program reformasi birokrasi), pembentukan “learning hub” reformasi birokrasi dan sharing experience.
Pada kesempatan itu pula Bupati Sumbawa Barat, atau yang akrab dikenal dengan Kyai Zul, akan memaparkan pemahaman terhadap kebijakan reformasi birokrasi, program penguatan agen perubahan, dan peran agen perubahan dalam proses reformasi birokrasi.
Kegiatan ini akan dibuka oleh Menteri PAN-RB yang akan menjelaskan regulasi-regulasi pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi yang merupakan keharusan, didampingi oleh para pakar yaitu Prof. Dr. Eko Prasojo, Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si., Dra. Nadimah, MBA dan Rusfi Yunairi dan difasilitasi oleh lembaga DeCGG BR-GIZ dari Jerman.
Menanggapi hal ini, Yahya Soud, Kabag Humas PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, 28/11, di sela-sela rapat kerja Sekretariat Daerah menyatakan bahwa terpilihnya Kyai Zul menjadi salah satu agen perubahan reformasi birokrasi dari Kemen PAN-RB akan menjadi tantangan dan motivasi baru bagi birokrasi di KSB untuk melaksanakan amanah tata kelola pemerintahan yang baik.
“Hal ini patut disyukuri, karena Kyai Zul adalah satu dari sembilan belas kepala daerah yang diamanatkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi sehingga pada waktunya nanti dapat bermanfaat bagi wilayah yang lebih luas,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat siap mengemban amanah menjadi agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi di Indonesia.
“Pemerintah KSB telah memulai upaya reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Percepatan Reformasi Birokrasi yang melibatkan Staf Ahli. Jadi kita sangat siap untuk menjadi agen perubahan daerah untuk reformasi birokrasi,’’ terang Yahya.
Terkait dengan kesiapan Kyai Zul sebagai agen perubahan dalam agenda reformasi birokrasi di Pemkab Sumbawa Barat. Ia merasa yakin karena menurutnya, kapasitasnya dan soliditas birokrasi di Sumbawa Barat tak perlu diragukan lagi.
‘’Keyakinan kami berdasar pada komitmen dan kapasitas Kyai Zul sebagai Bupati Sumbawa Barat dan segenap jajaran pemerintahan yang solid dan kondusif dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.’’ pungkas Yahya, sambil mengungkapkan contoh pola kepemimpinan Kyai Zul selama dua periode yang pro rakyat dengan inovasi kebijakan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT).
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda