Dalam pandangan sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa rencana deklarasi ini merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat Sumbawa Barat ( Taliwang ) bahwa salah satu calon Bupati yang berlaga gagal meraih kursi Bupati Sumbawa.
Wacana ini dibantah oleh Taufiqurrahman selaku Humas dari panitia tersebut dalam harian Sumbawa Ekspres, Kamis 24 Pebruari 2000. Rencana ini, kata dia bukan sebuah dendam karena gagalnya calon bupati dari wilayah Sumbawa Barat. Tetapi semata-mata suara hati nurani masyarakat, demi mengikuti perkembangan ekonomi, budaya dan politik. Peryataan Taufiqurahman ini juga didukung oleh tulisan M.Ja’far Yusuf diharian Sumbawa ekspres, Sabtu 1 April 2000, yang mengatakan ; isu adanya ide Sumbawa Barat, semula ditanggapi oleh sementara sebagian pihak sebagai statemen politik dalam mendukung gerakan moril Mahasiswa UNSA dan LSM yang menggelar sidang Pengadilan Rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa. Padahal ide melahirkan KSB telah lama terpendam di hati Tau Ano Rawi ( Masyarakat Sumbawa Barat ). Kami masyarakat Sumbawa Barat sangat antusias dan mendukung sepenuhnya gerakan moril mahasiswa dan LSM, sehingga pernah suatu saat kami dari anggota komite Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat datang memberikan orasi ke gedung Dewan demi dukungan moril. Bahkan rekan-rekan kami memberikan pengamanan pada saat sidang rakyat.
Tapi lahirnya ide KSB, bukan dilatarbelakangi oleh gagalnya Bacabu dari Sumbawa Barat, tapi ada dasar-dasar pemikiran yang melatarbelakanginya.
Jum’at, 10 Maret 2000 ( 5 Zulhijah 1420 H ) jam 14.30 waktu setempat Kumandang Deklarasi di Bacakan oleh Hasbullah YS dan lembaran deklarasi tersebut di tandatangani oleh H.L. Muhadli. Deklarasi yang berlangsung di Gedung Bioskop Jaya, Taliwang di banjiri oleh masyarakat dari delapan kecamatan yang ada diwilayah Sumbawa Barat saat itu, diantaranya; Taliwang, Brang Rea, Jereweh, Sekongkang, Seteluk, Alas, Alas Barat, dan Utan/Rhee.
Isinya dari Deklarasi tersebut adalah : Dengan mengharapkan rakmat dan ridha Allah SWT, kami masyarakat Sumbawa Barat menyatakan berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat. Taliwang 10 Maret 2000. atas nama masyarakat Sumbawa Barat, H.L. Muhadli.
Pada kesempatan yang sama, Deklarasi juga melahirkan lembaga baru yang bernama Komite Persiapan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat ( KPPKSB), yang dalam perjalanannya menggunakan nama Komite Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat (KPKSB) yang diketua oleh Drs. H.M. Nur Yasin.
Seiring dengan gerakan yang dilakukan oleh komponen masyarakat Taliwang, komponen lain di Alas juga meresepon positif tentang rencana pembentukan KSB ini. Forum Solidaritas Generasi Muda Alasa ( Forsema ) dan Forum Kajian Pemekaran Wilayah ( FKPW ), menggelar fanel Forum pada hari Rabu, 26 April 2000. Panel Forum Pemekaran Wilayah Sumbawa Barat ini menghadirkan nara sumber Ketua Presidium Forum Sumbawa Ir. H. Badrul Munir, M.Sc. anggota DPR-RI H.M. Hatta Taliwang, Asisten satu Pemda Sumbawa Drs. Salim Achmad, dan Ir. Zaenal Abidin.
Banyak dukungan dari masyarakat dan komponen masyarakat untuk segera terealisasinya KSB, maka pemerintah Sumbawa pun tidak tinggal diam, Medio April 2000, Dikeluarkannya rekomendasi Bupati Sumbawa bernomor 135/060/PKN/2000 yang menyetujui dan mendukung aspirasi pembentukan Sumbawa Barat. Serta pada 1 Maret 2001, DPRD Sumbawa mengeluarkan SK yang isinya menyetujui Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat.
Setahun berlalu, KPKSB yang telah di Deklarasikan sebelumnya mengadakan perhelatan refleksi 1 tahun deklarasi KSB. Perhelatan yang dilakasanakan pada tanggal 10 Maret 2001 ini, juga membahas sikap tentang rencana Kongres Rakyat Sumbawa Barat di Kecamatan Alas. Perbedaaan sikap dan pandangan sempat menjadikan suasan perhelatan menghangat namun akhirnya dengan satu tujuan yang sama untuk mengoalkan Sumbawa Barat, perbedaan tersebut akhirnya mencair. Ketua Kongres rakyat Sumbawa Barat; Agus Adrianto sempat menjadi bulan-bulanan pertanyaan dari unsur KPKSB.
Minggu, 11 Maret 2001 dilapangan Sepak Bola Kecamatan Alas, dilaksanakan perhelatan akbar dengan nama “Kongres Rakyat Sumbawa Barat”. Tokoh – tokoh masyarakat dari delapan kecamatan memberikan orasi dalam Kongres tersebut. Tidak ketinggalan perwakilan tokoh masyarakat dari luar Sumbawa juga hadir diantaranya dari Amir Jawas dari Jakarta, Hatta Taliwang dari Bandung, dan beberapa tokoh masyarakat dari Mataram. Deklarasi tersebut menghasilkan rumusan agar pemerintah segera membentuk Tim Pengkajian Pemekaran secara resmi, yang melibatkan berbagai unsure.
Rumusan Deklarasi Kongres Rakyat Sumbawa Barat di Alas ditindaklanjuti oleh pemerintah ( Bupati Sumbawa ) dengan membentuk, membentuk Komite Pemekaran Kabupaten Sumbawa ( KPKS) bernomor 1140 tahun 2001, tanggal 1 September 2001. KPKS ini diketuai oleh Drs. H.B. Thamrin Rayes ( Wagub NTB ) yang saat itu menjabat sebagai Sekda Sumbawa. ( lihat struktur KPKS ).
Dalam periode 2001 – 2002, wacana tentang Sumbawa Barat banyak di pegang oleh KPKS ini, semangat masyarakat yang sebelumnya mengebu-gebu dan diwujudkan atas inisiatif sendiri pada masa ini tidak begitu banyak muncul kepermukaan. Karena harapan dari masyarakat Sumbawa Barat adalah KPKS secepatnya membuat rekomendasi yang bisa dijadikan rujukan legalitas agar KSB segera dapat diajukan ke DPR-RI dan Depdagri.
Perjalanan waktu setahun ternyata merubaha sejarah yang ingin dibuat, pertemuan nasional masyarakat dan generasi muda Sumbawa ( Penamas 1 ) di Sumbawa Besar, tanggal 20-22 April 2002 ternyata memberikan inspirasi lain bagi beberapa nara sumber penamas untuk mengkampanyekan konsep lain dalam gerakan mewujudkan KSB. Pertemuan informal pasca Penamas 1 di Taliwang, membentuk keyakinan baru bahwa KSB akan bisa diwujudkan dengan baik jika wilayahnya meliputi Sateluk, Taliwang, Brang Rea, Sekongkang dan Jereweh. Rancangan ini di didukung kuat oleh salah seorang Tokoh Sumbawa dari Jakarta Endon Syahbuddin.
Wacana selanjutnya semakin deras komponen masyarakat dari Taliwang menggusung tema baru bahwa KSB meliputi wilayah dari Sateluk sampai Sekongkang. KPKSB yang sebelumnya dipimpin oleh Drs. H.M. Nur Yasin pada saat ini beralih ke K.H. Zulkifli Muhadli, S.H. berbagai kampenye dan kegiatan dilaksanakan oleh KPKSB pimpinanan Zulkifli ini.
Efeknya komponen Alas – Utan yang merasa tidak dilibatkan melancarkan kontra kampanye yang mengusung tema mendukung KPKS bentukkan pemerintah yang dalam rencananya mengeluarkan rekomendasi KSB akan meliputi wilayah dari Utan sampai Sekongkang.
Pada bulan Mei – Juni 2002 suhu politik cukup memanas di tanah Sumbawa, berbagai manuver dari kelompok yang berseteru terus dilancarkan. Ditambah dengan suasana menjelang Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) Bupati Sumbawa suhu politik di Sumbawa semakin memanas.
Manuver dan strategi kampanye yang dilakukan oleh kubu Alas dan Taliwang ternyata memberikan Dewi Fortuna pada kubu Taliwang. Akhirnya pemerintah dan DPRD Sumbawa memberikan rekomendasi bahwa KSB akan meliputi dari wilayah Seteluk sampai Sekonkang.
Selain KPKSB yang dipimpin oleh K.H.Zulkifli Muhadli melakukan berbagai upaya di daerah dan pusat, juga dibentuk lembaga baru yang bernama Kelompok Kerja Pembentukan Kabupaten Sumbawa (Pokja PKS ) yang dipimpin oleh Andi azis Amimi, SE, MSc. Pokja ini lebih banyak sebagai jembatan KPKSB di tingkat pusat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pokja dan KPKSB mulai menampkan hasil. Ditingkat pusat khususnya di DPR-RI, proposal pembentukan KSB berhasil dimasukkan dan diterima oleh komisi yang khusus menangani pemekaran wilayah. Beberapa bulan kemudian Team pemekaran dari pusat yang terdiri dari Depdagri, Otonomi Daerah dan anggota DPR-RI terjun langsung ke wilayah Sumbawa Barat, untuk memastikan kesiapan masyarakat dan daerah KSB menjadi daerah otonom.
Hasilnya sungguh luar biasa, ribuan masyarakat menyambut tim dari pusat tersebut. Rekomendasi dari tim tersebut adalah bahwa KSB layak untuk menjadi sebuah Kabupaten Baru, serta ibu kota KSB akan berada di Taliwang.
Seiring dengan makin terbukanya peluang Sumbawa Barat untuk menjadi kabupaten otonom, komponen Sumbawa Barat di Jakarta berhasil merumuskan dan menghasil sebuah organisasi baru yang bernama Himpunan Warga Sumbawa Barat, Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ( HWSB-Jabodetabek ).
HWSB yang lahir pada tanggal 1 Juni 2003 ini coba mensupport perjuangan yang telah dilaksanakan oleh KPKSB maupun oleh Pokja PKS.
20 November 2003, Sidang Paripurna II DPR-RI akhirnya mengesahkan RUU pemekaran 24 Kabupaten / Kota menjadi Undang-Undang termasuk didalamnya KSB. 24 Kabupaten / kota yang disahkan tersebut adalah : Kabupaten Bombana, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, yang ketiganya berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kab. Sumbawa Barat di NTB, Kab. Tojo Una-una di Sulawesi Tengah, Kab. Minahasa Utara di Sulawesi Utara, Kab. Melawi dan Sekadau di Kalimantan Barat, Kab. Supiori di Provinsi Papua, Kab. Samosir dan Kab. Serdang Bedagai di Sumatera Utara, Kab. Ogan Kemiring Ulu Timur, Kab. Ogan kemiring Ulu Selatan, Kab. Ogan ilir di Sumatera Selatan, Kab. Darmasyaraya, Kab. Solok dan Kab. Pasaman di Sumatera Barat, Kab. Lebong dan Kab. Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Kab.Seram bagian Timur dan Kab. Seram Bagian Barat dan Kab. Kepulauan Aru di Maluku, serta Kab. Sener Meriah di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.
Penantian satu bulan setengah sungguh tidak terasa, tepatnya tanggal 20 November 2003 lalu DPR-RI mengetokkan palu palunya untuk mengesahkan 24 Kabupaten pemekaran baru menjadi undang-undang. Namun saat itu penepatapan baru dilalaksanakan di tingkat legeslatif sedangkan secara resminya ditingkat pemerintah RI yang diwakilkan oleh Departement Dalam Negeri baru dilaksanakan pada hari Rabu 7 Januari 2004. Sumbawa Barat yang merupakan Kabupaten hasil pemekaran diera pemerintahan Megawati setidaknya merasa bersyukur dengan perjuangan yang cukup panjang. 7 Januari 2004, KSB di resmikan di Jakarta oleh Mendagri berdasarkan Undang-undangan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2000. Perwakilan resmi dari Pemda Provinsi NTB tak lain adalah putera Sumbawa yang menjabat Wagub NTB, Drs.H.B. Tharim Rayes. Tharim Rayes lah yang menerima Keputusan Pemerintah dalam bentuk Undang-undang yang diserahkan oleh Mendagri Hari Subarno.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri Juga menetapkan Pjs. Bupati KSB, yang tak lain Drs. Wahab Yasin.
Seminggu kemudian tepatnya, tanggal 14 Januari 2004, Pelantikan Pjs. Bupati Sumbawa ( Drs. Wahab Yasin ) di Taliwang dilaksanakan. Gubernur NTB atas nama Mendagri melantik Pjs. Bupati KSB, Drs. Wahab Yasin.
Perjalanan panjang yang memakan waktu hampir empat tahun ternyata bisa membuahkan hasil mengembirakan. Bagaimanapun juga sebuah mimpi akan bisa diwujudkan jika ditindaklanjuti dengan aksi ( tindakan ).
Sejarah Pembentukan KSB
Data Umum
Geokrafi
Lambang Daerah
Peta Wilaya KSB
Bupati KSB
Wakil Gubernur KSB
Sekda KSB
otensi-dareah kehutanan
Potensi Daerah Perkebunan
Potensi dareah pertambangan
Potensi Daerah
Ekonomi
Rating:
100%
based on 10 ratings.
5 user reviews.
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda